Demokrasi merupakan pilar utama dalam bernegara dan berbangsa, di bawah bendera demokrasi ini mampu melahirkan pemimpin2 negeri baik di tingkat excekutif dari tingkatan desa hingga sampai tingkat tertinggi dalam menentukan orang nomor satu di Negara kesatuan Republik Indonesia.
Bukan hanya di sektor excekutif, demokrasi juga hadir di kancah penentuan wakil2 rakyat melalui jalur legislatif. Demokrasi di mulai dari tingkatan RT sampai kepada tingkatan penentuan wakil2 rakyat di DPR RI. Namun apakah demokrasi yang telah dilakukan sejak kemerdekaan Republik Indonesia mampu memberikan edukasi dan kecerdasan rakyat, ini yang menjadi persoalan dan problem hingga saat ini.
Minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terkait peranan penting dalam berdemokrasi membawa dampak hingga saat ini, pemerataan edukasi tentang intisari dalam demokrasi belum terjadi. Masih banyak rakyat yg belum paham dalam menentukan pilihan dari fungsi2 kenapa rakyat harus berdemokrasi, kenapa rakyat harus memilih pemimpin2 negeri, kenapa rakyat harus memilih wakil2nya di DPRD kabupaten sampai DPR RI.
Miskinnya edukasi ini lebih banyak di kalangan menengah ke bawah, sementara untuk kalangan pendidikan menengah keatas mungkin prosentasenya hampir semuanya memahami dari makna intisari demokrasi itu sendiri.
Satu contoh bisa kita ambil simulasi, ketika kita bincang2 di kalangan masyarakat, dalam menentukan pilihannya rakyat yang akan memilih calon anggota DPRD kabupaten sampai DPR RI, mayoritas rakyat tidak memahami apa fungsi dan tugas dari DPRD maupun DPR RI tersebut. Fenomena ini akhirnya melahirkan animo dan persepsi bahwa di kalangan masyarakat bawah yang menjadi wakil rakyat yang baik itu adalah calon wakil rakyat yang setiap ketemu mampu memberikan uang makan, uang rokok, uang bensin atau berbagai macam kedok kebaikan yang dapat mengeleubui alam pikiran rakyat yang berujung semakin menjadikan rakyat di kalangan bawah semakin terbodohi.
Sementara rakyat yg memahami bahwa tugas dari wakil rakyat itu adalah memiliki fungsi budgeting atau pembuat anggaran, pembuat undang undang dan memiliki peran pengawasan terhadap pemerintahan sangat sedikit. Inilah yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dalam berdemokrasi. Kualitas demokrasi akan menjadi lebih meningkat jika di awali dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat yang memiliki hak memilih akan mampu menentukan pilihannya sesuai dengan pendidikan akan intisari dari demokrasi itu sendiri.
(Tatang Sumantri SE/ Pimpinan Redaksi media BIN dan Calon anggota DPRD provinsi Banten Dapil Pandeglang dari Partai Kebangkitan Nusantara)
