IMBAS KEPENTINGAN POLITIK DAN KEKUASAAN PARA KADES DAPAT REJEKI NOMPLOK

Banten, 26 Juni 2024

Di balik masih banyak carut marut dan amburadulnya manajemen keuangan pemerintahan desa, pemerintah telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang kontroversial. Jeritan dan aspirasi rakyat seakan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, cuex dengan berbagai macam kritikan dan aspirasi masyarakat bahkan suara para akademisi pun seakan tidak ada gunanya.

 

Kepentingan para elite politik dan kekuasaan menjadi barometer utama untuk lebih di kedepankan. Bagaimana tidak, anggaran dana desa yang selalu menimbulkan berbagai kasus korupsi dan banyak kepala desa yang masuk jeruji besi karena tidak memegang amanah, sehingga banyak anggaran yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok tapi nyatanya anggaran dana desa mengalami peningkatan.

 

Demonstrasi para kepala desa di tahun politik menjadi penentu terjadinya drama kongkalikong antara elite politik, penguasa dan para kepala desa untuk terciptanya persetujuan peningkatan anggaran dana desa. Bahkan dengan tukar menukar kepentingan politik dan kekuasaan masa jabatan para kades di perpanjang menjadi delapan tahun untuk satu periode.

 

Yang membuat prihatin dan hati miris, semuanya menjual atas nama aspirasi masyarakat. Padahal demonstrasi sampai kepada penentuan peraturan perundang-undangan masyarakat tidak banyak tahu, yang jelas itu hanya aspirasi dan keinginan pribadi para kepala desa, kebetulan momentum tahun politik dijadikan kesempatan emas sehingga terjadilah GOL.

 

Banyaknya keuntungan yang didapat para kades dari momentum kepentingan politik ini mestinya harus di imbangi dengan manajemen dan kinerja yang lebih baik. Tapi nyatanya banyak pemerintahan desa yang manajemennya masih kacau balau, struktur organisasi pemerintahan desa banyak yang tidak berjalan, bendahara tugasnya hanya saksi dan pendamping waktu pengambilan uang saja, setelah itu banyak bendahara desa yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ketika kita coba untuk menelusuri hal tersebut, bendahara desa hanya bisa mengatakan bahwa semua kendali dan pemegang keuangan itu mutlak di tangan pribadi kepala desa.

 

Selain itu masih banyak pula, aset desa dari program pelaksanaan dana desa yang tidak jelas dan hanya menghamburkan keuangan negara saja. Diantara sekian banyak program yang tidak jelas pengelolaannya yaitu kendaraan, taman baca, BUMDES, dan masih banyak lagi jika semua program yang telah dilaksanakan itu kondisinya dilakukan penelusuran saat ini.

Melihat realitas yang terjadi, sebagai pemegang dan pemberi amanah, masyarakat jangan takut untuk mengkritisi berbagai hal yang ada di pemerintahan desa, kita kawal dan pantau dari mulai pelayanan publik di pemerintahan desa sampai kepada pelaksanaan anggaran sehingga berbagai ketentuan dan aturan perundang-undangan diharapkan bisa berjalan dengan baik, jangan sampai ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan peningkatan anggaran desa hanya dijadikan ajang kekuasaan jangan sampai semua itu hanya dipergunakan untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.